Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) diminta untuk mundur jika dalam 100 hari ke depan tidak mampu mengatasi persoalan minyak goreng dan meningkatkan kinerja ekspor. "Perlu dilihat, bagaimana 100 hari ke depan Zulhas bisa membuktikan kepada publik, bahwa pos Mendag bukan hanya titipan politik atau politis tapi juga memang diisi orang tepat, kalau tidak sebaiknya mundur," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira saat dihubungi, Rabu (15/6/2022). Bhima mengaku sedikit kecewa atas keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Perdagangan dari kalangan orang politik, padahal saat ini yang paling disorot kinerjanya dan memiliki pekerjaan rumah.

"Tantangan ke depan bukan hanya soal menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri tapi juga meningkatkan ekspor dan juga bagaimana perdagangan, bisa berkoordinasi dengan sektoral lainnya, tapi sekarang diisi dari Ketum Parpol bukan berasal dari profesional," paparnya. "Kita kasih waktu 100 hari ke depan, kalau ini memang dari pilihan Presiden, apakah persoalan yang paling sederhana yaitu minyak goreng secara nasional harga bisa turun sesuai harga eceran tertinggi, rantai diatribusinya bisa dibenahi," sambung Bhima. Selain itu, Bhima pun meminta Zulkifli Hasan dapat menggenjot kinerja ekspor lebih berkualitas di tengah tekanan resesi ekonomi di Amerika Serikat dan juga kondisi fluktuatif secara global.

"Jadi bukan sekadar neraca perdagangannya gemuk ekspor komoditas, tapi juga ekspor yang bernilai tambah, atau ekspor barang produksi," ucap Bhima. Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menyebut ada tiga pekerjaan rumah krusial dan menyangkut hajat hidup rakyat yang harus segera diselesaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pertama, krisis minyak goreng yang belum usai sejak tahun lalu hingga saat ini.

Menurutnya, harga minyak goreng curah sampai saat ini masih bertengger diangka Rp 18.100 per liter, jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu yang ditetapkan pemerintah. “Pemerintah juga belum melaksanakan audit terhadap produsen CPO dan minyak goreng sebagai dasar perijinan ekspor. Kami minta hasilnya juga diumumkan secara terbuka,” kata Amin, Rabu (15/6/2022). Persoalan kedua, kata Amin, stabilisasi stok dan harga bahan kebutuhan pokok yang saat ini melambung tinggi.

Ia menyebut, pemerintah tidak punya strategi yang mampu mengatasi persoalan stok dan harga pangan. “Pengendalian pasokan dan permintaan bahan kebutuhan menjadi persoalan kronis yang terus berulang setiap tahun. Di musim panen harga pangan anjlok dan petani menangis. Sebaliknya diluar musim panen, konsumen dan pelaku usaha mikro menjerit karena harga pangan dan bahan baku usaha melonjak tinggi,” paparnya. Menurutnya, dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana hasil pertanian bisa disimpan lebih lama, maka stabilitas stok bisa lebih terjaga dan ini memang bukan semata menjadi tupoksi Mendag, tetapi kementerian lain juga berperan.

Persoalan ketiga yaitu, sistem distribusi dan tataniaga barang kebutuhan pokok yang sering kali di luar kendali pemerintah. Amin menyebut, peran mafia pangan ataupun oligarki terasa makin kuat, seperti halnya pada kasus minyak goreng. “Saya berharap mendag yang baru bisa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada,” paparnya.

Di sisi lain, Amin menilai posisi sebagai Mendag sebetulnya kurang sesuai dengan rekam jejak Zulkifli Hasan, di mana penunjukannya sebagai Mendag lebih karena faktor akomodasi politik daripada pertimbangan profesionalisme. “Pemilihan menteri itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Kami sebagai mitra akan mendukung kebijakan yang baik dan berpihak pada rakyat. Sebaliknya kami akan mengkritisi kebijakan yang kami nilai tidak tepat,” ujarnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berjanji akan menyelesaikan persoalan minyak goreng secara cepat dengan harga terjangkau.

"Minyak goreng yang lama tidak selesai itu, saya kira mudah mudahan dengan cepat kita selesaikan ketersediaan dan harganya terjangkau," kata Zulkifli Hasan seusai serat terima jabatan Menteri Perdagangan di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (15/6/2022). Zulkifli Hasan mengaku hanya memiliki waktu yang pendek dalam mengatasi persoalan harga pangan seperti minyak goreng, sehingga diperlukan kerja yang cepat dalam penyelesaiannya. "Dengan background yang saya punya pengalaman panjang di pemerintahan, saya dulu di komisi VI DPR tahun 2004, saya mitranya perdagangan. Jadi kita memang mesti bekerja cepat," papar Zulhas.

Namun, Zulkifli Hasan tidak dapat menyebut langkah langkah apa saja yang akan dilakukan dalam menstabilkan harga minyak goreng khususnya curah, sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter. Ia menyebut, tidak membuat kebijakan baru soal minyak goreng, tetapi lebih meneruskan apa yang telah dibuat dan menyempurnakan yang belum sempurna. "Sebulan yang lalu, saya pernah berdiskusi dengan teman teman pelaki usaha minyak sawit ada skala prioritas, apa? Rp 14 ribu minyak curah sampai ditempat ada barangnya itu yang tidak tuntas, tapi nanti disampaikan satu dua hari," ujarnya.